Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan tersebut berlangsung di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026). Rapat ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Program ini dirancang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo. Seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia turut mengikuti kegiatan ini secara daring. Kehadiran lintas instansi menunjukkan kuatnya sinergi dalam mendukung sektor pertanian. Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian pangan.
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menekankan pentingnya evaluasi program secara berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa capaian tahun sebelumnya menjadi fondasi untuk langkah selanjutnya. “Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada 2025, sehingga rapat ini menjadi momentum konsolidasi strategi 2026,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan optimisme Polri terhadap sektor pertanian nasional.
Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk menyusun kebijakan strategis menghadapi tantangan produksi pangan. Fokus diarahkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas jagung pakan ternak. Polri berperan aktif mengawal seluruh tahapan produksi dan distribusi. Dengan pengawasan yang terintegrasi, keberlangsungan usaha tani dapat terjaga.
Pada sektor hulu, Polri hadir sebagai fasilitator permodalan bagi petani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, kelompok tani diberikan kemudahan mengakses Kredit Usaha Rakyat. Skema pembiayaan ini membantu petani memenuhi kebutuhan sarana produksi. Dukungan perbankan menjadi kunci peningkatan kapasitas usaha tani.
Program KUR telah direalisasikan di sejumlah daerah, termasuk Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani di wilayah tersebut memperoleh modal untuk memperluas lahan dan meningkatkan produktivitas. Bantuan ini juga mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian. Dampaknya, hasil panen jagung mengalami peningkatan yang signifikan.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menyampaikan komitmen lembaga perbankan. Ia menjelaskan bahwa BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun pada 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk komoditas jagung. Kebijakan ini memperkuat akses pembiayaan bagi petani di seluruh Indonesia.
Selain dukungan modal, Polri juga berupaya menjaga stabilitas harga panen. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog. Kerja sama ini memastikan hasil panen petani terserap dengan harga yang layak. Dengan demikian, ketergantungan terhadap tengkulak dapat diminimalkan.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026. Target pengadaan ditetapkan sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai HPP. Kebijakan ini memberikan kepastian pasar bagi petani jagung.
Program ketahanan pangan ini juga bertujuan mengembangkan lahan tidur dan meningkatkan produktivitas nasional. Melalui pendampingan manajerial, petani diarahkan mengelola usaha tani secara profesional. Polri berkomitmen terus mengawal keberlanjutan ekosistem pertanian jagung. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian petani di seluruh Indonesia.